Advertisement
Prabowo-Gibran Siapkan Skema Baru Biar Subsidi Energi Lebih Tepat Sasaran
![Prabowo-Gibran Siapkan Skema Baru Biar Subsidi Energi Lebih Tepat Sasaran](https://img.harianjogja.com/posts/2024/01/31/1163357/prabowo-gibran-nomor-urut.jpg)
Advertisement
JOGJA—Pasangan calon (paslon) nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menilai pemberian subsidi energi saat ini tidak tepat sasaran. Paslon ini berencana mengubah pola subsidi energi agar masyarakat dapat lebih merasakan manfaatnya.
Wakil Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno meyakini 80% orang yang menikmati subsidi energi merupakan kelompok masyarakat mampu. "Karena yang membeli Pertalite itu rata-rata yang memiliki kendaraan, mampu, pribadi, bahkan punya kendaraan lebih dari satu, sehingga apa? Tidak tetap sasaran," ujarnya seusai acara
Advertisement
Capital Connect: Indonesia Elections & Economics di Grand Hyatt Jakarta pada Selasa (30/1/2024).
Agar energi subsidi tepat sasaran, Prabowo-Gibran ingin mengubah kebijakan sehingga penerima manfaat adalah orang yang memerlukan. "Pola subsidinya tidak ke produknya, tetapi ke orang," ungkapnya.
Baca Juga
Gibran Pastikan Transisi Energi Tidak Kurangi Lapangan Kerja
Swasembada Pangan dan Energi Jadi Prioritas Prabowo-Gibran
Gibran Optimistis Indonesia Bakal Jadi Raja Energi Dunia
Melalui skema tersebut, nantinya produk energi bersubsidi seperti Pertalite, Solar, serta LPG 3 kg tidak akan dijual dengan harga subsidi. Subsidi akan langsung diterima oleh masyarakat yang digunakan untuk membeli bahan bakar tersebut. Masyarakat yang dinilai membutuhkan subsidi akan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Yang ingin kami lakukan adalah bagaimana mengimplementasikan sebuah peraturan di mana hanya mereka yang masuk dalam kategori berhak untuk menggunakan itu apakah itu yayasan, masyarakat yang masuk dalam kategori DTKS," ujar Eddy yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN).
Agar tepat sasaran dan efektif, pihaknya mengatakan DTKS juga harus diperbaiki. "Jadi orang per orang lah diberikan subsidi itu untuk kemudian mereka menggunakan untuk membeli produk. Produknya kemudian tidak ada subsidi lagi, pertalite harga rata, LPG 3 kilogram harganya rata, solar harganya rata. Subsidinya langsung ke penerima. Oleh karena itu, DTKS-itu harus diperbaiki," kata Eddy. (***)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/27/1182777/anang.jpg)
MA Beri Diskon Vonis Dirut Bakti Kominfo Terkait Korupsi BTS 4G, Ini Respons Kejagung
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/24/1182437/taman-ablekambang.jpg)
Taman Balekambang Solo Resmi Dibuka Kamis 25 Juli 2024, Segini Tarif Masuk dan Jam Operasionalnya
Advertisement
Berita Populer
- Ini Bentuk-Bentuk Kerawanan Pilkada Bantul versi KPU
- Pertahankan Fungsi 2 Terminal Tipe C, Pemkab Kulonprogo Perpanjang Sewa Tanah Kas Desa
- Rayakan Ulang Tahun ke-1, Satriya Runner Community Lari Bareng Jelajahi Area Sumbu Filosofis
- Bangun Gedung Baru Kejari, Pemkab Kulonprogo Siapkan APBD Rp4 Miliar
- 40 Anak Jadi Korban Kekerasan Selama 2024, Beberapa di Antaranya Dilakukan Keluarga Sendiri
Advertisement
Advertisement