Kampus di Jogja Buka Ruang Kampanye Kandidat Pemilu, Dengan Catatan....

Harianjogja.com, JOGJA—Kampus di Jogja terbuka menyambut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.65/PUU-XXI/2023 dimana memperbolehkan lingkungan pendidikan jadi tempat kampanye pemilu 2024. Ketua BEM UGM, UNY, dan UMY siap memberikan ruang kepada kandidat untuk menyampaikan gagasannya.

Pemberian ruang penyampaian gagasan tersebut asalkan sudah ada aturan yang jelas hingga taraf petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). “Bahkan harus ada ketentuan sanksinya, jika melanggar kandidat tersebut diberikan hukuman saja, kepastian aturan hingga sejelas-jelasnya diperlukan,” kata Ketua BEM UMY, Mohammad Adam pada Rabu (30/8/2023).

Tak hanya juklak dan juknis, peraturan pembolehan kampanye di dalam kampus, jelas Adam, juga harus disesuaikan dengan peraturan dalam kampus yang ada. “Mislanya tidak boleh mobilisasi masa, melarang konten provokatif, atau hal-hal yang dapat menimbulkan gesekan,” ujarnya.

BACA JUGA: Muhadjir Effendy Bicara Soal Polemik Kampanye di Lembaga Pendidikan

Adam menilai pembolehan kampanye di dalam kampus ini angin segar lantaran visis misi kandidat pemilu dapat dikritisi dan diberikan masukan. “Jadi ini akan membuat demokrasi semakin hidup karena kontestasi dalam pemilu akan semakin menegdepankan gagasan, program, dan kebijakan strategis lainnya yang itu juga terbuka diberikan masukan dan kritik,” jelasnya.

Meskipun memberikan ruang, Adam menyebut pihaknya belum membahas secara detail rencananya untuk mengundang kandidat pemilu menyampaikan gagasannya di UMY. “Belum kami koordinasikan, kami juga akan melihat perkembangannya nantinya. Saya kira pemberian masukan dan kritik tidak hanya saat moment kampanye saja, kapanpun dan dalam bentuk apapun kami akan selalu memberikan masukan,” tuturnya.

Belum ada rencana untuk mengundang kandidat juga terjadi di kampus lain, Ketua BEM UNY Afgan Mabdanur Ramadhani salah satunya. “Tapi kalau sudah aturan jelasnya kami kira sangat mungkin itu terjadi, kami tidak akan menyiakan kesempatan tersebut,” katanya.

Terpenting, bagi Afghan, pimpinan kampus tidak main mata dengan kandidat pemilu di balik layar. “Jangan sampai aturan ini melegitimasi politik praktis masuk kampus, apalagi sampai jadi transaksi suara di dalam kampus karena itu hanya merugikan kampus sendiri,” paparnya.

Mestinya kampanye dalam kampus diselenggarakan secara terbuka, transparan, dan berimbang dimana setiap kandidat diundang tanpa terkecuali. “Point penting hasil keputusan ini untuk pendidikan politik dan ini positif kami mendukung terutama prasyarat dilarang menggunakan atribut, tapi jangan sampai mempengaruhi otonomi kampus,” ucapnya.

UGM Bersiap Undang Kandidat

Sementara ini baru UGM yang sudah merencanakan bahkan sampai merumuskan bentuk gelaran kampanye di dalam kampusnya. “Bukan debat, apalagi pidato. Kami akan menggelar sarasehan, artinya proses kampanye dua arah, terbuka akan kritik dan masukan dan nantinya ada tuntutan yang dibawa kandidat setelah sarasehan rampung. Tuntutan ini juga bisa disebut kontrak politik, sebagai pegangan kami untuk menagih kebijakan nantinya,” jelas Ketua BEM UGM Gielbran Mohammad, Rabu sore.

Sarasehan kampanye kandidat tersebut, jelas Gielbran, terbuka untuk umum. Gielbran juga akan menggandeng berbagai pihak di luar kampus untuk turut berpartisipasi mengkonsep kegiatan tersebut, misalnya, dengan kelompok masyarakat sipil, LSM, dan pihak lainnya.

“Kami ingin sarasehan yang terbuka, transparan, dan tajam mengulik setiap visi misi, program, sampai gagasan para kandidat. Sehingga semua pihak di luar kampus akan kami gandeng, supaya tidak ada anggapan berpihak sepihak ke calon tertentu,” katanya.

Dari nama kandidat yang sudah beredar, lanjut Gielbran, ada dua nama yang terafiliasi dengan UGM sebagai alumni yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. “Kami sadar akan kemungkinan dilabeli [condong] itu makanya kami gandeng pihak luar juga agar tetap tajam ke setiap kandidat,” ungkapnya.

BACA JUGA:Kampanye di Kampus Dibolehkan, Bawaslu Sleman Tunggu Regulasi dari Pusat

Soal kontrak politik dengan kandidat pemilu, lanjut Gielbran, masih dalam pengkajiannya. “Kami sedang menyusun isu-isu strategis berikut policy brief dan kajiannya, ini agar untuk mengawal kandidat bila terpilih dan pegangan kami untuk menagih janji,” bebernya.

Rencana BEM tersebut didukung Wakil Rektor UGM Arie Sujito untuk mendorong pendidikan politik. “Dimensi manfaat dari kampanye di kampus ini banyak sekali, selain pendidikan politik juga meredam hoax. Kampus harus dapat memberikan fakta dan data yang akurat pada kandidat jangan sampai memakan bulat-bulat begitu saja, lewat data tersebut dialog dapat diarahkan pada isu-isu strategis,” paparnya.

Arie menyebut manfaat kampanye di dalam kampus juga dapat menyaring gagasan para kandidat. “Karena bentuknya dialog dua arah, tentu kamus harus mengkritisi juga. Dengan begitu gagasan dan program kandidat ini dapat tersaring, masa yang pantas dilanjutkan mana yang perlu diperbaiki,” tuturnya.

Penyaringan gagasan dan program, lanjut Arie, diperlukan agar saat kandidat menjabat memiliki pegangan yang tepat. “Agar tidak sembarangan menjalankan kebijakan, iklim demokrasi seperti itu tentu akan mendorong pembuatan kebijakan yang tepat sasaran dan menguntungkan masyarakat,” katanya.

 Arie juga menjelaskan kampanye di dalam kampus tidak seperti kampanye di tempat umum lainnya. "Fokusnya kontestasi gagasan, bukan kampanye seperti di jalan. Jadi sudah tepat tidak perlu menggunakan atribut dan memobilisasi massa, memobilisasi gagasan saja dan taat aturan di dalam kampus itu sendiri juga," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News