Advertisement
Hari Ini, KPU Serahkan Tambahan Alat Bukti Sidang Sengketa Pilpres ke MK
Ketua MK Suhartoyo (kiri) didampingi hakim konstitusi Anwar Usman (kanan) memimpin sidang pleno khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2023 dan Pembukaan Masa Sidang Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi di ruang sidang utama Gedung MK, Jakarta, Rabu (10/1/2024). (Antara Foto/Indrianto Eko Suwarso - foc)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyerahkan tambahan alat bukti kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (16/4/2024) hari ini, untuk sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, MK memberikan kesempatan bagi seluruh pihak, baik pemohon (pasangan calon nomor urut 1 dan 3), termohon (KPU), pihak terkait (pasangan calon nomor urut 2) ataupun pemberi keterangan (Bawaslu) untuk menyerahkan tambahan alat bukti dan kesimpulan.
Advertisement
BACA JUGA: Risma Blak-blakan soal Bansos di Depan Hakim MK, Begini yang Disampaikan
"KPU akan menggunakan kesempatan tersebut yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim Persidangan MK," kata Idham, seperti dilansir Antara, Senin (15/4/2024).
Kendati demikian, Idham tidak bisa merespons mengenai hal-hal yang masih bersifat spekulasi, sementara perihal hasil putusan harus bersifat kepastian hukum.
"KPU juga tidak bisa merespons opini sesuatu yang sifatnya spekulatif. Semuanya harus berkepastian hukum," jelasnya.
MK membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara PHPU Pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara tersebut.
BACA JUGA: Dicecar MK soal Program Bansos, Sri Mulyani: Bansos Bukan dalam Rangka Perlinsos
"Kami, majelis hakim, bersepakat sekiranya ada hal-hal yang masih mau diserahkan meskipun ini persidangan terakhir, bisa diakomodasi melalui kesimpulan," kata Ketua MK Suhartoyo pada akhir sidang lanjutan perkara PHPU Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024).
Suhartoyo mengatakan bahwa tahapan penyampaian kesimpulan dalam persidangan PHPU Pilpres 2024 sebelumnya tidak wajib. Namun, pada perkara PHPU Pilpres 2024, ada banyak dinamika yang berbeda dari sebelumnya sehingga MK mengakomodasi penyampaian hal-hal yang bersifat krusial dan penyerahan berkas yang masih tertinggal melalui tahapan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sidang Sengketa Pileg 2024 di MK: PPP Sebut Belasan Ribu Suaranya Berpindah ke Partai Garuda
KPU Jateng Buka Aspirasi untuk Caleg PDIP Gagal Dilantik
Anwar Usman Dicoret dari Hakim Sidang Sengketa PSI, Rawan Konflik Kepentingan Keponakan dan Paman
Mahkamah Konstitusi Mulai Sidang Perdana Sengketa Pileg 2024, Ada 79 Perkara Hari Ini
Advertisement
Sambil Menunggu Pelantikan 20 Oktober, Ini yang Dilakukan Presiden Terpilih Prabowo Subianto
PKS Ikuti Langkah PKB dan NasDem Masuk Koalisi Prabowo-Gibran
Persiapan Reno Candra Sangaji Maju Pilkada 2024 Jauh Lebih Matang Dibanding Sebelumnya
Anies Baswedan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih
Sah! KPU RI Tetapkan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih
Advertisement
Hari Ini KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih
Anies-Cak Imin Sebut Koalisi Perubahan Sudah Selesai
Prabowo Subianto: Terima Kasih MK!
Tok! MK Tolak Seluruh Permohonan Anies-Muhaimin, 3 Hakim Dissenting Opinion
Tak Kuat Bukti, MK Tolak Dalil AMIN Terkait Cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024
Advertisement
Prabowo-Gibran Tidak Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Layanan Samsat Keliling di Jogja Senin 29 April 2024
- Top 7 News Harianjogja.com Senin 29 April 2024: Pembebasan Tol Jogja-YIA hingga Pacuan Kuda
- Peringatan BMKG: Waspada! Gelombang Tinggi di Samudra Hindia sampai Selat Sunda
- Jadi Alternatif Transportasi Keliling Tempat Wisata, Ini Jalur Lengkap Trans Jogja
- KASUS PENGGELAPAN: Nasabah PT Adira Dinamika Multifinance Jogja Divonis 2,5 Tahun
Advertisement
Advertisement
