Advertisement
Bawaslu Tegaskan Tak Ada Kecurangan Pemilu, Adanya Pelanggaran
Ilustrasi Petugas KPU memeriksa surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden di gudang logistik KPU Jakarta Pusat, GOR Cempaka Putih, Jakarta, Senin (5/2/2024). - Antara - Erlangga Bregas Prakoso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegaskan tidak ada istilah kecurangan dalam pemilu. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan tidak ada yang namanya kecurangan.
"Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tidak ada namanya nomenklatur kecurangan, yang ada pelanggaran. Pelanggaran apa yang terjadi? Ada pelanggaran-pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana terjadi," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Advertisement
Bagja juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan pelanggaran yang dapat membatalkan hasil Pemilu 2024.
"Namun, apakah kemudian bisa membatalkan hasil pemilu? Ya pada titik ini tidak ada temuan Bawaslu yang menyatakan bisa, kemudian diambil kesimpulan demikian," ujarnya.
Walaupun demikian, Bagja mengatakan masih menunggu hasil pengawasan dari penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) dan temuan-temuan di lapangan lainnya.
"Namun, pada titik ini apakah itu memengaruhi hasil? Kan ada namanya pelanggaran administrasi TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nah, ada beberapa kriteria yang kumulatif harus dipenuhi prasyaratnya dan satunya adalah memengaruhi hasil, misalnya," tuturnya.
BACA JUGA: Sirekap Tak Sinkron, Ini Perkembangan Terbaru Perbaikan Data oleh KPU
Kemudian, lanjut Bagja, akan diadakan pembuktian dan Bawaslu juga menerima keberatan. Ia juga mengatakan bahwa lembaganya menerima permohonan untuk pengaduan mengenai hal tersebut.
"Kami dalam undang-undang, dalam peraturan perundang-undangan, ada pintu-pintu demikian yang ada," kata Bagja.
Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.
Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
PDI Perjuangan Masih Pertimbangkan Duet Anies-Ahok di Pilkada DKI Jakarta
Pasca Pemilu 2024, Hemas Ajak Masyarakat Kembali Bersatu untuk Kemajuan Bangsa
Prabowo Akan Bentuk Presidential Club yang Diisi Jokowi Hingga Megawati, Istana Beri Tanggapan
PKB Titipkan 8 Visi Perubahan ke Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran
Advertisement
Sidang Sengketa PIleg di MK: Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara Nasdem
Sidang Sengketa Pileg 2024 di MK: PPP Sebut Belasan Ribu Suaranya Berpindah ke Partai Garuda
KPU Jateng Buka Aspirasi untuk Caleg PDIP Gagal Dilantik
Mahkamah Konstitusi Mulai Sidang Perdana Sengketa Pileg 2024, Ada 79 Perkara Hari Ini
Advertisement
Sambil Menunggu Pelantikan 20 Oktober, Ini yang Dilakukan Presiden Terpilih Prabowo Subianto
PKS Ikuti Langkah PKB dan NasDem Masuk Koalisi Prabowo-Gibran
Persiapan Reno Candra Sangaji Maju Pilkada 2024 Jauh Lebih Matang Dibanding Sebelumnya
Anies Baswedan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih
Sah! KPU RI Tetapkan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih
Advertisement
Hari Ini KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih
Berita Pilihan
Advertisement
Desak Israel Berhenti Menyerang Rafah, China: Itu Kejahatan Kemanusian
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Donor dan Stok Darah di Jogja, Selasa 7 Mei 2024
- Alasan Manajemen PSIM Percayakan Seto Sebagai Pelatih Kepala Laskar Mataram
- Dua Pekerja Bangunan di Jogja Tertimpa Cor Beton, Satu Tewas
- Cegah Pelanggaran Hukum Orang Asing, Ditjen Imigrasi Perkuat Fungsi Intelijen
- Dinsosnakertrans Kota Jogja Mendorong Perusahaan Bikin Koperasi Karyawan
Advertisement
Advertisement
