Advertisement
Bawaslu DIY Waspadai Netralitas Pengawas TPS di Pemilu 2024
Suasana apel siaga pengawasan pemungutan dan perhitungan suara, Minggu (11/2/2024) di lapangan Minggiran oleh Bawaslu DIY. - Harian Jogja/Yosef Leon
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Bawaslu DIY menggelar apel siaga pengawasan pemungutan dan perhitungan suara di lapangan Minggiran, Jogja, Minggu (11/2/2024). Dalam kesempatan itu, Bawaslu ingin memastikan kesiapan petugas TPS untuk mengawasi jalannya pencoblosan di setiap TPS.
Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib mengatakan apel ini penting untuk mengukur kesiapan para petugas TPS yang nantinya bertugas di lapangan. Selain itu pihaknya juga ingin melihat dukungan berbagai pihak termasuk masyarakat untuk ikut mengawasi Pemilu 2024. "Semoga dengan kesiapan petugas TPS Pemilu bisa berjalan dengan juberdil [jujur, bersih, dan adil]," katanya.
Advertisement
Najib menyampaikan, potensi terjadinya kesalahan dalam proses perhitungan suara pasti ada. Untuk itu netralitas petugas KPS harus bisa dipastikan dan tidak memihak calon mana pun dalam perhelatan Pemilu 2024.
"Prosedur dan tata cara harus bisa dipastikan sesuai dengan aturan. Bisa saja pelaksanaan perhitungan suara tidak taat pada prosedur. Maka pengawas TPS pemungutan suara harus menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan," jelas Najib.
BACA JUGA: Netralitas NU dalam Politik Bakal Terus Dijaga
Menurutnya, ada kemungkinan petugas pengawas TPS tidak netral dan hanya mengesahkan suara yang didukungnya. Sementara suara dari peserta Pemilu yang tidak didukung tidak dianggap sah. Jika perdebatan keabsahan suara terjadi di lapangan, maka pengawas TPS harus siap menjadi penentu.
"Pasti harus diputuskan, pengawas TPS harus siap diminta keterangan apakah suara itu sah atau tidak. Aturannya sudah jelas tidak ada yang tidak bisa diputuskan. Maka netralitas harus jelas, harus diwaspadai memang, karena bagaimanapun semua pasti ada potensi," ucapnya.
Najib menambahkan bahwa, pemungutan suara ulang hanya dilakukan jika ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari sekali atau warga yang belum mempunyai hak pilih melakukan pencoblosan. "Maka dari itu petugas pengawas TPS harus bisa memastikan seluruhnya sesuai dengan aturan main," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Relawan Projo Bakal Back Up Ridwan Kamil Jika Maju Pilkada Jakarta 2024
Buka Rakernas PAN, Zulhas Ingatkan Kadernya Punya Mental Pemenang Bukan Tukang Ngomel
Bawaslu Menjaga Netralitas untuk Pilkada Bantul Berkualitas
Dukung Dico Ganinduto di Pilkada Jateng, Golkar: Ridwan Kamil di Jakarta Belum Final
Advertisement
MK Sebut Pemungutan Suara dengan Noken Perlu Dibenahi
PDIP Masih Pantau Hasil Survei Anies di Pilgub Jakarta Sebelum Tentukan Pilihan
Usai Ditolak Khofifah, PDIP Siapkan Mensos Risma di Pilgub Jawa Timur
Resmi! Susul Golkar, Gerindra Dukung Khofifah-Emil Maju di Pilgub Jawa Timur
Duet Budi Djiwandono-Kaesang untuk Pilgub DKI Kandas, Ini Masalahnya
Advertisement
Menang Pemilu Legislatif, Eko Suwanto Targetkan PDIP Menang di Pilkada Jogja 2024
Pilgub Jateng Berpotensi Pertemukan Kader PDIP Vs Eks Aspri Prabowo
Sekjen Gerindra Minta Dukungan Kader untuk Dukung Program Makan Siang dan Susu Gratis
PDI Perjuangan Masih Pertimbangkan Duet Anies-Ahok di Pilkada DKI Jakarta
Pasca Pemilu 2024, Hemas Ajak Masyarakat Kembali Bersatu untuk Kemajuan Bangsa
Advertisement
Prabowo Akan Bentuk Presidential Club yang Diisi Jokowi Hingga Megawati, Istana Beri Tanggapan
Berita Pilihan
Advertisement
DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Top Ten News Harianjogja.com, Senin 15 September 2025, Ribuan Pesilat Bertemu di Jogja, Hasil Man City vs Man United, Mafia Tanah Kas Desa
- Dispar Bantul Pindahkan TPR Wisata Pantai dengan Tenda Darurat
- Polsek Mergangsan Jogja Amankan ODGJ yang Lempar Botol ke Tukang Parkir
- Bupati Sleman Tugaskan OPD Dampingi Kalurahan Kelola Tanah Kas Desa
- Wabup Sleman Tegaskan UMKM Jadi Pilar Ekonomi Kerakyatan
Advertisement
Advertisement
