Advertisement
Ganjar Sebut Mestinya Pelanggar Etika Merasa Malu dan Minta Maaf

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Calon Presiden RI Ganjar Pranowo menekankan pada pelanggar etika pemilu agar semestinya memiliki rasa malu dan bertanggung jawab dengan perbuatannya.
Ganjar di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, mengatakan bahwa pelanggaran etika yang sudah terjadi akan menjadi beban pada pelaksanaan pemilu.
Advertisement
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menanyakan kembali jika masalah pelanggaran etika itu sudah diputuskan, terlebih dengan peringatan, apa yang dilakukan perseorangan yang melanggar etika terhadap hal tersebut.
"Mestinya ada rasa malu, mestinya ada permintaan maaf. Saya tidak yakin mereka berani mengundurkan diri, wong yang di MK mundur saja, dipecat saja, masih menggugat. Saya tidak tahu apakah negeri ini sudah betul-betul kehilangan etika dan moralnya. Maka ini, peringatan yang sangat keras dalam proses demokrasi," ujar dia.
Merujuk pada pelanggaran etika pemilu tersebut, Ganjar mengajak masyarakat agar tobat dan sadar serta kembali pada trek yang benar.
Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan bahwa Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M. Afifuddin juga dijatuhi sanksi peringatan.
BACA JUGA : Ini Jenis Pelanggaran Kode Etik ASN dan Sanksinya pada Pemilu 2024
Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).
Mahkamah Konstitusi juga belum lama ini menjadi sorotan publik setelah Majelis Kehormatan MK (MKMK) memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK karena dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim konstitusi dalam uji materi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

BMKG Terjunkan Tim Pantau Cuaca di Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Prakiraan Cuaca di Jogja Hari Ini, Sabtu 5 April 2025, Cerah hingga Hujan Ringan
- Jalur Trans Jogja Terlengkap Cek di Sini
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 5 April 2025: Arus Balik Padat di Tol Jogja Solo hingga Isu Tsunami Pengaruhi Kunjungan Wisatawan
- Sejumlah Produk Ekspor DIY Terkena Imbas Kebijakan Trump, Berikut Daftarnya
- BMKG Sebut Gempa Bumi di Cilacap Akibat Aktivitas Subduksi Lempeng Indo-Australia
Advertisement
Advertisement