Advertisement

Promo November

Soal Transaksi Ilegal dalam Kampanye Pemilu 2024, Ini Kata Ganjar

Newswire
Sabtu, 16 Desember 2023 - 11:27 WIB
Abdul Hamied Razak
Soal Transaksi Ilegal dalam Kampanye Pemilu 2024, Ini Kata Ganjar Tindak pidana pencucian uang / Ilustrasi Freepik

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA—Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kampanye Pemilu 2024. Seharusnya, transaksi dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus transparan dan akuntabel.

"Semuanya harus transparan, harus legal, akuntabel," ujar Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ditemui usai melakukan diskusi dengan generasi milenial dan generasi Z di Bekasi, Jumat (15/12/2023) malam.

Advertisement

Menurutnya, temuan PPATK itu menjadi peringatan semua pihak bahwa setiap transaksi yang tidak legal (legal) akan membahayakan bagi pihak-pihak yang dimaksud. "Saya kira apa yang disampaikan PPATK memberikan warning kepada semuanya," ucapnya.

BACA JUGA: Elektabilitas Ganjar Lampaui Prabowo versi Lembaga Riset Australia

Dia berharap peserta Pemilu 2024 untuk melakukan evaluasi internal serta menindaklanjuti temuan PPATK. "Mudah-mudahan semuanya bisa membenahi kalau ada yang tidak beres," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilu 2024 meningkat 100 persen di semester II 2023.

“Kita lihat transaksi terkait dengan pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen. Di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kita dalami,” kata Ivan usai menghadiri acara "Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara" di Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Menurutnya, PPATK menemukan bahwa beberapa kegiatan kampanye dilakukan tanpa pergerakan transaksi dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

BACA JUGA: Aparat Penegak Hukum Didesak Terapkan Pasal Berlapis bagi Pelaku Penganiayaan Anak

"Artinya ada ketidaksesuaian. Pembiayaan kampanye dan segala macam itu dari mana kalau RKDK tidak bergerak? Kita melihat ada potensi seseorang mendapatkan sumber ilegal untuk membantu kampanye," kata Ivan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Berita Lainnya

Advertisement

Harian Jogja

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

Berita Pilihan

Advertisement

alt

Pemerintah Segera Menyusun Data Tunggal Kemiskinan

News
| Jum'at, 22 November 2024, 23:07 WIB

Advertisement

alt

Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism

Wisata
| Selasa, 19 November 2024, 08:27 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement