Advertisement
Kampanye Pemilu di Lingkungan Pendidikan Harus Ada Izin, Ketua KPU: Pada Dasarnya Dilarang
Keterwakilan perempuan dalam pemilu - Ilustrasi - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah dapat dilakukan dengan syarat harus ada izin oleh penanggung jawab tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah tersebut. Hal ini ditegaskan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari.
"Kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah itu pada dasarnya di UU Pemilu dilarang. Namun, dapat dilakukan dengan syarat harus ada izin penanggung jawab dari tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah tersebut," ujar Hasyim di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (13/10/2023).
Advertisement
Menurut dia, tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah memiliki wewenang untuk mengizinkan kampanye. Hal ini akan menjadi pertimbangan dari penanggung jawab tempat untuk memberikan izin atau tidak. "Itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah tersebut," katanya.
Adapun KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye. Aturan tersebut menegaskan kepada peserta pemilu agar sebelum masa kampanye tidak melaksanakan kampanye terlebih dahulu.
BACA JUGA: Hendak Beli Elpiji, Sebuah Mobil Terbakar di Sleman
Selain itu, katanya, saat kampanye nanti diwajibkan memberikan pemberitahuan kepada kepolisian, KPU, dan Bawaslu, baik tempat dan waktu pelaksanaan kampanye pemilu.
Sedangkan untuk Putusan MK Nomor 65 Tahun 2023 adalah membahas tentang diperbolehkannya berkampanye di tempat pendidikan dan lembaga pemerintahan dengan syarat tidak menggunakan atribut partai politik.
Aturan berkampanye di tempat pendidikan dan lembaga pemerintahan berlaku sama tidak boleh menggunakan atribut partai, peserta pemilu telah mendapat izin dari penanggung jawab lembaga pendidikan atau pemerintah, serta kampanye hanya diperbolehkan pada hari Sabtu dan Minggu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Relawan Projo Bakal Back Up Ridwan Kamil Jika Maju Pilkada Jakarta 2024
Buka Rakernas PAN, Zulhas Ingatkan Kadernya Punya Mental Pemenang Bukan Tukang Ngomel
Bawaslu Menjaga Netralitas untuk Pilkada Bantul Berkualitas
Dukung Dico Ganinduto di Pilkada Jateng, Golkar: Ridwan Kamil di Jakarta Belum Final
Advertisement
MK Sebut Pemungutan Suara dengan Noken Perlu Dibenahi
PDIP Masih Pantau Hasil Survei Anies di Pilgub Jakarta Sebelum Tentukan Pilihan
Usai Ditolak Khofifah, PDIP Siapkan Mensos Risma di Pilgub Jawa Timur
Resmi! Susul Golkar, Gerindra Dukung Khofifah-Emil Maju di Pilgub Jawa Timur
Duet Budi Djiwandono-Kaesang untuk Pilgub DKI Kandas, Ini Masalahnya
Advertisement
Menang Pemilu Legislatif, Eko Suwanto Targetkan PDIP Menang di Pilkada Jogja 2024
Pilgub Jateng Berpotensi Pertemukan Kader PDIP Vs Eks Aspri Prabowo
Sekjen Gerindra Minta Dukungan Kader untuk Dukung Program Makan Siang dan Susu Gratis
PDI Perjuangan Masih Pertimbangkan Duet Anies-Ahok di Pilkada DKI Jakarta
Pasca Pemilu 2024, Hemas Ajak Masyarakat Kembali Bersatu untuk Kemajuan Bangsa
Advertisement
Prabowo Akan Bentuk Presidential Club yang Diisi Jokowi Hingga Megawati, Istana Beri Tanggapan
Berita Pilihan
Advertisement
Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tok! Eks Dirut PT Tarumartani Divonis 8 Tahun Penjara atas Dugaan Korupsi Rp8,7 Miliar
- 500 Kiai dan Nyai Sebut Harda-Danang sebagai Pilihan Tepat untuk Sleman Baru
- Beranda Migran Nilai Pemindahan Penahanan Mary Jane ke Filipina Langkah Maju untuk Keadilan
- Kampanye Akbar di Pilkada Sleman, Paslon Boleh Berikan Hadiah Barang Maksimal Senilai Rp1 Juta
- Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Inggris Diharap Jadi Pembuka Pengembalian Aset HB II
Advertisement
Advertisement
