Advertisement
Kampanye Pemilu di Lingkungan Pendidikan Harus Ada Izin, Ketua KPU: Pada Dasarnya Dilarang
Keterwakilan perempuan dalam pemilu - Ilustrasi - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah dapat dilakukan dengan syarat harus ada izin oleh penanggung jawab tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah tersebut. Hal ini ditegaskan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari.
"Kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah itu pada dasarnya di UU Pemilu dilarang. Namun, dapat dilakukan dengan syarat harus ada izin penanggung jawab dari tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah tersebut," ujar Hasyim di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (13/10/2023).
Advertisement
Menurut dia, tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah memiliki wewenang untuk mengizinkan kampanye. Hal ini akan menjadi pertimbangan dari penanggung jawab tempat untuk memberikan izin atau tidak. "Itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah tersebut," katanya.
Adapun KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye. Aturan tersebut menegaskan kepada peserta pemilu agar sebelum masa kampanye tidak melaksanakan kampanye terlebih dahulu.
BACA JUGA: Hendak Beli Elpiji, Sebuah Mobil Terbakar di Sleman
Selain itu, katanya, saat kampanye nanti diwajibkan memberikan pemberitahuan kepada kepolisian, KPU, dan Bawaslu, baik tempat dan waktu pelaksanaan kampanye pemilu.
Sedangkan untuk Putusan MK Nomor 65 Tahun 2023 adalah membahas tentang diperbolehkannya berkampanye di tempat pendidikan dan lembaga pemerintahan dengan syarat tidak menggunakan atribut partai politik.
Aturan berkampanye di tempat pendidikan dan lembaga pemerintahan berlaku sama tidak boleh menggunakan atribut partai, peserta pemilu telah mendapat izin dari penanggung jawab lembaga pendidikan atau pemerintah, serta kampanye hanya diperbolehkan pada hari Sabtu dan Minggu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
PDI Perjuangan Masih Pertimbangkan Duet Anies-Ahok di Pilkada DKI Jakarta
Pasca Pemilu 2024, Hemas Ajak Masyarakat Kembali Bersatu untuk Kemajuan Bangsa
Prabowo Akan Bentuk Presidential Club yang Diisi Jokowi Hingga Megawati, Istana Beri Tanggapan
PKB Titipkan 8 Visi Perubahan ke Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran
Advertisement
Sidang Sengketa PIleg di MK: Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara Nasdem
Sidang Sengketa Pileg 2024 di MK: PPP Sebut Belasan Ribu Suaranya Berpindah ke Partai Garuda
KPU Jateng Buka Aspirasi untuk Caleg PDIP Gagal Dilantik
Mahkamah Konstitusi Mulai Sidang Perdana Sengketa Pileg 2024, Ada 79 Perkara Hari Ini
Advertisement
Sambil Menunggu Pelantikan 20 Oktober, Ini yang Dilakukan Presiden Terpilih Prabowo Subianto
PKS Ikuti Langkah PKB dan NasDem Masuk Koalisi Prabowo-Gibran
Persiapan Reno Candra Sangaji Maju Pilkada 2024 Jauh Lebih Matang Dibanding Sebelumnya
Anies Baswedan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih
Sah! KPU RI Tetapkan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih
Advertisement
Hari Ini KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pilkada 2024: PPP Jogja Akan Gandeng 5 Parpol Bentuk Koalisi Besar
- Desentralisasi Sampah, Pemda DIY: Hanya 11 Kalurahan yang Siap Kelola Mandiri
- Menjelang Iduladha, Stok Hewan Kurban di DIY Mencukupi
- Lampu Jalan Mati di Jogja Banyak yang Mati, Kepala UPT PJU: Penanganan Sesuai Perwal
- Rekomendasi UNESCO, Pemda DIY Susun Manajemen Bencana di Sumbu Filosofi
Advertisement
Advertisement
