Advertisement
Bawaslu Sleman Optimalkan Pengawasan Alat Peraga Sosialisasi
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang digelar Bawaslu Sleman, Senin (18/9/2023). - Harian Jogja/Jumali
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman terus melakukan pengawasan pemasangan alat peraga sosialisasi (APS) di wilayahnya.
APS yang mendapatkan pengawasan adalah yang telah mengarah atau terdapat unsur ajakan untuk memilih atau mencoblos partai politik ataupun calon legislatif pada Pemilu 2024.
Advertisement
Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar mengatakan, saat ini baik partai politik maupun calon legislatif belum diperbolehkan untuk kampanye. Oleh karena itu, mereka tidak boleh memasang alat peraga kampanye (APK). "Tahapan kampanye yang baru kan dimulai 28 November 2023," kata Arjuna, di sela Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Senin (18/9/2023).
Atas hal tersebut, Arjuna mengungkapkan jika saat ini yang boleh dilakukan yakni memasang APS untuk mensosialisasikan partai politik maupun calon legislatif. Hal ini sesuai dengan Pasal 79 PKPU No.15/2023.
BACA JUGA: Bawaslu Bantul Utamakan Pencegahan Antisipasi Pelanggaran Pemilu
Sesuai aturan itu, partai politik diperbolehkan untuk memasang bendera yang memuat nomor urut partai politik dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang bersifat internal. Selain itu, partai politik boleh menyelenggarakan pertemuan terbatas di kalangan internal dalam rangka sosialisasi dan pendidikan politik.
"Dengan caratan memberikan pemberitahuan tertulis kepada KPU dan Bawaslu. Selain itu, dalam pertemuan terbatas itu partai politik dilarang untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat ajakan, unsur citra diri, penyampaian visi-misi, identitas, ciri-ciri khusus dengan menggunakan metode penyebaran bahan kampanye dan memasang APK di tempat umum, atau media sosial," katanya.
Kasi Penegakan Satpol PP Sleman Pambudi Pramudita mengatakan penertiban APS dan APK didasarkan kepada perda dan perbub tentang reklame. Satpol PP akan menertibkan APS di tempat yang tidak diperbolehkan dan jika ada laporan dari masyarakat terkait APS yang membahayakan pengguna jalan. "Tentunya ada koordinasi dengan Bawaslu, KPU dan parpol yang bersangkutan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Relawan Projo Bakal Back Up Ridwan Kamil Jika Maju Pilkada Jakarta 2024
Buka Rakernas PAN, Zulhas Ingatkan Kadernya Punya Mental Pemenang Bukan Tukang Ngomel
Bawaslu Menjaga Netralitas untuk Pilkada Bantul Berkualitas
Dukung Dico Ganinduto di Pilkada Jateng, Golkar: Ridwan Kamil di Jakarta Belum Final
Advertisement
MK Sebut Pemungutan Suara dengan Noken Perlu Dibenahi
PDIP Masih Pantau Hasil Survei Anies di Pilgub Jakarta Sebelum Tentukan Pilihan
Usai Ditolak Khofifah, PDIP Siapkan Mensos Risma di Pilgub Jawa Timur
Resmi! Susul Golkar, Gerindra Dukung Khofifah-Emil Maju di Pilgub Jawa Timur
Duet Budi Djiwandono-Kaesang untuk Pilgub DKI Kandas, Ini Masalahnya
Advertisement
Menang Pemilu Legislatif, Eko Suwanto Targetkan PDIP Menang di Pilkada Jogja 2024
Pilgub Jateng Berpotensi Pertemukan Kader PDIP Vs Eks Aspri Prabowo
Sekjen Gerindra Minta Dukungan Kader untuk Dukung Program Makan Siang dan Susu Gratis
PDI Perjuangan Masih Pertimbangkan Duet Anies-Ahok di Pilkada DKI Jakarta
Pasca Pemilu 2024, Hemas Ajak Masyarakat Kembali Bersatu untuk Kemajuan Bangsa
Advertisement
Prabowo Akan Bentuk Presidential Club yang Diisi Jokowi Hingga Megawati, Istana Beri Tanggapan
Berita Pilihan
Advertisement
Prabowo Akan Menghadiri Peluncuran 25 Ribu Rumah Subsidi di Bogor
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Keluarga Sopir Taksi Online Tuntut Pelaku Dihukum Mati
- Pemkab Sleman Siapkan Plt Lurah Tegaltirto yang Kena Kasus Korupsi
- Disnakertrans DIY Gelar Job Fair, Ada Ribuan Lowongan Kerja
- Produksi Padi Meningkat, Bantul Optimistis Swasembada Beras
- KAI Service Buka 250 Lowongan Kerja, dari Pramugari hingga Security
Advertisement
Advertisement
