Advertisement
Dana Kampanye di 11 Provinsi Ini Berisiko Tinggi Pencucian Uang
Kampanye - Ilustrasi - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut ada 11 provinsi dengan rerata risiko tertinggi dana kampanye sebagai sarana pencucian uang.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan hal tersebut dalam Forum Diskusi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk Mewujudkan Pemilu Bersih pada Selasa (8/8/2023) di Surabaya Jawa Timur.
Advertisement
Dia memerinci 11 provinsi yang dana kampanye berisiko tertinggi mengalami pencucian uang.
Di urutan pertama, ada DKI Jakarta dengan rata-rata risiko sebesar 8,95, diikuti Jawa Timur sebesar 8,81, Jawa Barat sebesar 7,63, Jawa Tengah sebesar 6,51, Sulawesi Selatan sebesar 5,76, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebesar 5,67.
Selanjutnya, Sumatera Selatan sebesar 5,46, Papua sebesar 5,43, Bali sebesar 5,35, dan Bengkulu sebesar 5,04.
BACA JUGA: Jogja Jadi Tempat Pencucian Uang Pejabat
Menurut Ivan, semakin besar angkanya, maka rata-rata risiko dana kampanye uang sebagai sarana cuci uang juga semakin besar. Begitu juga sebaliknya. “Laporan ini memberikan makna bahwa adanya uang hasil tindak pidana yang masuk dalam kontestasi politik sebagai dana kampanye,” tegasnya.
Dikatakan, tindak pidana pencucian uang (TPPU) di DKI Jakarta mudah diketahui karena sistem sudah bagus.
Akan tetapi, katanya, berbeda dengan provinsi lain karena sistemnya belum sebagus Jakarta. Jadi, melacak dana kampanye sebagai sarana pencucian uang masih cukup sulit.
Dikatakan, PPATK sedang berfokus untuk mendalami kejahatan TPPU tersebut karena tidak ada satu pun peserta pemilu yang bersih. “Karena PPATK sekarang sedang fokus pada green financial crime, ini yang ramai. Lalu, apa yang terjadi? Kami menemukan sepertinya tidak ada rekening dari para peserta kontestasi politik yang tidak terpapar,” jelasnya.
Sumber: Bisnis.com
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Relawan Projo Bakal Back Up Ridwan Kamil Jika Maju Pilkada Jakarta 2024
Buka Rakernas PAN, Zulhas Ingatkan Kadernya Punya Mental Pemenang Bukan Tukang Ngomel
Bawaslu Menjaga Netralitas untuk Pilkada Bantul Berkualitas
Dukung Dico Ganinduto di Pilkada Jateng, Golkar: Ridwan Kamil di Jakarta Belum Final
Advertisement
MK Sebut Pemungutan Suara dengan Noken Perlu Dibenahi
PDIP Masih Pantau Hasil Survei Anies di Pilgub Jakarta Sebelum Tentukan Pilihan
Usai Ditolak Khofifah, PDIP Siapkan Mensos Risma di Pilgub Jawa Timur
Resmi! Susul Golkar, Gerindra Dukung Khofifah-Emil Maju di Pilgub Jawa Timur
Duet Budi Djiwandono-Kaesang untuk Pilgub DKI Kandas, Ini Masalahnya
Advertisement
Menang Pemilu Legislatif, Eko Suwanto Targetkan PDIP Menang di Pilkada Jogja 2024
Pilgub Jateng Berpotensi Pertemukan Kader PDIP Vs Eks Aspri Prabowo
Sekjen Gerindra Minta Dukungan Kader untuk Dukung Program Makan Siang dan Susu Gratis
PDI Perjuangan Masih Pertimbangkan Duet Anies-Ahok di Pilkada DKI Jakarta
Pasca Pemilu 2024, Hemas Ajak Masyarakat Kembali Bersatu untuk Kemajuan Bangsa
Advertisement
Prabowo Akan Bentuk Presidential Club yang Diisi Jokowi Hingga Megawati, Istana Beri Tanggapan
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Investigasi Kebocoran Soal ASPD, Guru SMPN 10 Jogja Tidak Terbukti Membocorkan Soal
- Jogja Food & Beverage Expo, Ajang Pebisnis Makanan Minuman Suguhkan Tren dan Inovasi
- Dua TPR Menuju Pantai Bakal Dipindah, Pemkab Gunungkidul Sediakan Rp2 Miliar untuk Pembebasan Lahan
- Disdikpora DIY Paparkan Cara Guru di Jogja Bocorkan Soal ASPD
- Polisi Periksa 12 Orang Terkait Dugaan Kasus Mafia Tanah yang Menimpa Mbah Tupon
Advertisement
Advertisement
