Advertisement
Indikasi Pendanaan Politik dari Jaringan Narkoba Belum Ditemukan
Ilustrasi uang. / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Praktik pendanaan politik dari jaringan narkoba terus diwaspadai Polri. Sampai hari ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut belum menemukan atau menerima laporan terkait dengan indikasi itu.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan laporan indikasi pendanaan politik dari jaringan narkoba biasanya masuk dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Advertisement
"Belum ada. Biasanya, teman-teman PPATK memberi tahu, tapi sampai sekarang belum," kata Bagja kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/5/2023).
BACA JUGA: Babak Akhir Sidang Kasus Pembunuhan Pengusaha Kondang Jogja, 2 Terdakwa Saling Tuduh
Ke depannya, Bagia pun berharap tidak ada peserta pemilu memanfaatkan pendanaan dari jaringan narkotika untuk berkontestasi pada Pemilu 2024.
"Semoga tidak ada di level mana pun," ujar dia.
Diendus Polri
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengendus adanya indikasi pendanaan politik pada Pemilu 2024 yang berasal dari jaringan narkotika.
Ketika membuka Rapat Kerja Teknis Fungsi Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kuta, Badung, Bali, Rabu (24/5/2023), Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Jayadi mengatakan bahwa indikasi tersebut bukan merupakan hal baru, melainkan sudah muncul pada Pemilu 2019.
"Sejauh ini apakah ada indikasi keterlibatan jaringan narkotika, kemudian dananya untuk kontestasi elektoral pada tahun 2024, itu sedang kami berikan pemahaman pada hari ini. Akan tetapi, indikasinya kalau melihat data yang lalu memungkinkan itu ada," kata Jayadi.
Pemetaan
Berikutnya pada Senin (29/5/2023), Direktorat Tindak Pidana Narkoba dan jajaran melakukan pemetaan dan antisipasi dana-dana ilegal dari peredaran gelap narkoba mengalir dalam Pemilu 2024.
BACA JUGA: Kejari Bantul Serahkan Rp24 Miliar ke Negara dari Kasus Produksi Obat-obatan Ilegal
Jayadi lalu menyampaikan dari hasil pemetaan sementara yang dilakukan, belum ada indikasi tersebut ditemukan. "Makanya saya bilang tadi untuk antisipasi lakukan pemetaan terhadap rencana kontestasi di 2024. [Hasilnya] belum ada,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terus Bergerilya, Anies-Cak Imin Sambangi Kiai di Jombang
Survei LSI Denny JA Terbaru, di Jawa Barat Elektabilitas Prabowo Ungguli Anies dan Ganjar
Cawapres Ganjar di Pilpres 2024, Mahfud MD : Belum Ditawari PDIP
Prabowo Temui Kiai di Jatim, Cawapres Mengerucut ke 2 Nama
Advertisement
Polri Diminta Mendagri Memetakan Potensi Konflik pada Pemilu 2024
Anies-Muhaimin Percaya Diri Meraup Banyak Suara di Banyuwangi
Pemilu Sebentar Lagi & MK Masih Urusi Aturan Pemilu, Cak Imin: Ribet
Mantan Hakim MK : Usia Capres Bukan Konstitusional, Bukan Ranah MK
Kunjungi Anies Baswedan, Cak Imin: Menikmatinya rumah Pak Anies
Advertisement
Mengawasi Pelanggaran Pemilu 2024, Bawaslu DIY Menggandeng Kampus
Setara Insitute: MK Satu-satunya Harapan Penjaga Kualitas Demokrasi dalam Pemilu
Resmi Jadi Ketum, Kaesang Minta Pendukung Jokowi Gabung PSI
Jadi Ketum PSI, Kaesang Sebut Jokowi Jadi Inspirasi Masuk Politik
Tok! Cukup 2 Hari Jadi Kader, Kaesang Resmi Jadi Ketum PSI
Advertisement
Baru Bergabung dengan PSI, Kaesang Diisukan Jadi Ketum
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Di Coober Pedy, Penduduk Tinggal dan Beribadah di Bawah Tanah
Advertisement
Berita Populer
- Berlangsung 6 Hari, Malioboro Coffe Night Digelar di Kotabaru hingga UGM
- Sudah Kembalikan Semua Uang Suap Tanah Kas Desa, Kejati DIY Tetap Sita Tanah Krido
- Bawaslu dan Polda DIY Awasi Hoaks dan Ujaran Kebencian di Media Sosial Jelang Pemilu 2024
- Trans Jogja Bakal Hadir dengan 25 Bus Baru, Per 1 Oktober
- Tugu Pal Putih Jogja Kini Dipagar Lebih Rapi
Advertisement
Advertisement
