Advertisement
Denny Indrayana: MK Bakal Setujui Pemilu Proporsional Tertutup
Tim kuasa hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kanan) dan Denny Indrayana (kiri) selaku pihak pemohon bersiap mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. - Bisnis/Abdullah Azzam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bakal mengabulkan sistem pemilihan umum proporsional tertutup.
Denny mengaku mendapatkan informasi terkait dengan gugatan terhadap Undang-undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilu Sistem Proporsional Terbuka, di mana MK bakal menyetujui kembalinya penerapan sistem proporsional tertutup.
Advertisement
"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja," ujarnya, dikutip dari akun Instagram pribadinya, Minggu (28/5/2023).
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mengatakan bahwa berdasarkan info yang diterimanya itu, komposisi putusan hakim MK yakni 6 berbanding 3 dissenting. "Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi," ujar Denny.
Oleh karena itu, Denny mengatakan sistem Pemilu di Tanah Air bakal kembali ke sistem Pemilu era pemerintahan Orde Baru. Dia menyebut sistem saat itu otoritarian dan koruptif.
Belum lagi, Denny menambahkan adanya upaya pelemahan sejumlah lembaga negara lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), isu sengketa Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, dan lain-lain.
Seperti diketahui, wacana Pemilu 2024 diselenggarakan dengan sistem proporsional tertutup menguak setelah beberapa orang mengajukan gugatan uji materi UU No.7/2017 tentang Pemilu ke MK dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022.
Sejumlah pihak hingga partai politik mendukung MK untuk menolak gugatan tersebut sehingga sistem pemilu mendatang tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka dengan berbagai alasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terus Bergerilya, Anies-Cak Imin Sambangi Kiai di Jombang
Survei LSI Denny JA Terbaru, di Jawa Barat Elektabilitas Prabowo Ungguli Anies dan Ganjar
Cawapres Ganjar di Pilpres 2024, Mahfud MD : Belum Ditawari PDIP
Prabowo Temui Kiai di Jatim, Cawapres Mengerucut ke 2 Nama
Advertisement
Polri Diminta Mendagri Memetakan Potensi Konflik pada Pemilu 2024
Anies-Muhaimin Percaya Diri Meraup Banyak Suara di Banyuwangi
Pemilu Sebentar Lagi & MK Masih Urusi Aturan Pemilu, Cak Imin: Ribet
Mantan Hakim MK : Usia Capres Bukan Konstitusional, Bukan Ranah MK
Kunjungi Anies Baswedan, Cak Imin: Menikmatinya rumah Pak Anies
Advertisement
Mengawasi Pelanggaran Pemilu 2024, Bawaslu DIY Menggandeng Kampus
Setara Insitute: MK Satu-satunya Harapan Penjaga Kualitas Demokrasi dalam Pemilu
Resmi Jadi Ketum, Kaesang Minta Pendukung Jokowi Gabung PSI
Jadi Ketum PSI, Kaesang Sebut Jokowi Jadi Inspirasi Masuk Politik
Tok! Cukup 2 Hari Jadi Kader, Kaesang Resmi Jadi Ketum PSI
Advertisement
Baru Bergabung dengan PSI, Kaesang Diisukan Jadi Ketum
Berita Pilihan
Advertisement
Usai Diminta Dikosongkan, Begini Situasi Hotel Sultan Pagi Ini
Advertisement
Di Coober Pedy, Penduduk Tinggal dan Beribadah di Bawah Tanah
Advertisement
Berita Populer
- Berlangsung 6 Hari, Malioboro Coffe Night Digelar di Kotabaru hingga UGM
- Sudah Kembalikan Semua Uang Suap Tanah Kas Desa, Kejati DIY Tetap Sita Tanah Krido
- Bawaslu dan Polda DIY Awasi Hoaks dan Ujaran Kebencian di Media Sosial Jelang Pemilu 2024
- Trans Jogja Bakal Hadir dengan 25 Bus Baru, Per 1 Oktober
- Tugu Pal Putih Jogja Kini Dipagar Lebih Rapi
Advertisement
Advertisement
