Jelang Pemilu 2024, Sekelompok Masyarakat Jogja Tolak Politik Identitas

Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah elemen masyarakat yang menamakan diri Masyarakat Damai Yogyakarta secara tegas menolak politisasi agama tau lazim disebut dengan politik identitas jelang Pemilu 2024. Penolakan itu dibahas dalam diskusi bertajuk Menolak Politisasi Agama Jelang Pemilu 2024 di Wilayah DIY, Jumat (10/3/2023).

Membangun kepartaian yang etis, akuntabel, dan transformatif mutlak dilakukan ke depan jika ingin mendapatkan pemilu berkualitas pada 2024 mendatang. Pilihan elite politik untuk terpaksa menggunakan politik identitas menujukkan tingginya pragmatisme politik para elit di negeri ini, selain itu etika politik yang kasih rendah. Kemudian lemahnya daya kritis publik atas manipulasi politik identitas, dan lemahnya social trust dan jejaring mitigasi melalui komunikasi, nilai hidup bersama, dan konsolidasi sosial antarwarga. Hal itu harus dihindari.

BACA JUGA : DIY Rawan Politik Identitas, Begini Analisa BIN

“Sentimen identitas ini kan saya lihat memang [sengaja] dibangun. Karena sistem karier politikus di suatu partai juga. Misal seharusnya menjadi Kepala Daerah dibangun dari sebelumnya jalur parlemen kemudian naik. Tetapi sistemnya tidaks eperti itu, ada kader tiba-tiba muncul karena ini mengakibatkan harus dipromosikan untuk bisa menang. Cara promosinya mungkin mengarah ke seperti itu juga [politik identitas,” kata Guru Besar Universitas Janabadra Jogja Profesor Cungki Kusdarjito dalam diskusi tersebut.

Koordinator Masyarakat Damai Yogyakarta Lilik Krismantoro Putro menyatakan secara tegas komunitasnya menolak politik identitas karena menimbulkan perpecahan. Ia berharap segala bentuk model perpecahan telah dicukupkan pada pemilu sebelumnya sehingga pada 2024 mendatang harapannya lebih damai. Oleh karena itu harus ada Langkah antisipasi dari berbagai pihak untuk mencegah terjadinya praktik tersebut.

“Kami mendorong semua pihak mengantisipasi digunakannya kembali cara-cara tidak etis melalui manipulasi agama dan identitas lainnya demi kemenangan sesaat pemilu 2024, dan mengorbankan keutuhan dan ikatan kebangsaan serta mengorbankan mereka yang lemah dan minoritas,” katanya.

BACA JUGA : Menjadi Pemilih Muda yang Cerdas, Tangkal Politik Identitas

Ia menilai politik identitas bukanlah obat mujarab bagi pemenangan pemilu oleh sebuah partai yang gagal mengembangkan politik modern dan etis. Politik identitas tidak akan bermakna di tengah masyarakat yang kuat, rasional, melek informasi, dan memiliki social bonding yang tinggi.

“Politik identitas tidak akan berdaya menghadapi publik yang resiliens terhadapnya. Perlu dicari model dan cara membangun sebuah masyarakat yang resiliens terhadap manipulasi dan politisasi identitas,” ujarnya

Oleh karena itu ia mengajak semua pihak, khususnya masyarakat DIY agar membangun resiliensi menghadapi ancaman politik identitas 2024. Kemudian mendukung upaya KPU, Bawaslu, Pemerintah, aparat keamanan, serta partaii dalam mewujudkan pemilu 2024 yang benar-benar demokratis, adil, dan diwarnai nilai-nilai Pancasila.

“Dalam konteks lokal Jogja juga belum sepenuhnya bebas dari manipulasi identitas demi kepentingan politik lokal dan nasional. Sebagai salah satu poros penting politik nasional, Jogja memiliki sejarah panjang dari berbagai intrik dan operasi politik memanfaatkan sentimen identitas,” katanya.

BACA JUGA:  Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News